Contoh Surat Duplik Tergugat II Hukum Tata Negara

1)      Surat Duplik Tergugat II

DUPLIK
Dalam Perkara Nomor         : 03/G/2013/PTUN-BNA

Antara                                    : INSPEKTUR ACEH TERGUGAT II

Lawan                                    : Cut Juliana

Kepada Yth,

Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara

Perkara Nomor: 03/G/2013/PTUN-BNA

di Jalan Ir. Mohd. Thahir No. 25 Kec . Lueng Bata Banda Aceh

Dengan Hormat,

Untuk dan atas nama klien kami,  ZAHRATUL FAJRI Tergugat II, yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 April 2013, diwakili oleh kuasanya dan RANDA SRI INDRA, S.H. Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum “D&D law firm”, beralamat di Jalan Tgk. Chik di Pineung 1 Komplek Citra Kav. 85 Lampineung BANDA ACEH, dengan ini perkenankanlah kami memberikan Duplik sebagai berikut:

1.      Bahwa, Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Replik Penggugat, kecuali mengenai hal-hal yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya ;

2.      Pada Prinsipnya Tergugat II mengeluarkan Keputusan Gubernur Aceh Nomor Peg .  824. 4/117/2010 tanggal 12 Februari 2010 tentang Pemindahan Sdri. Zahratul Fajri  Nip . 19601218 1985 1 004, Pembina IV/a, Auditor Ahli Madya pada Inspektur Aceh  untuk selanjutnya dipindahkan menjadi staf pada Badan Arsip dan Perpustakaan  Aceh dengan Pangkat dan Gaji pokok yang sama TMT 15 Februari 2010 telah  memenuhi mekanisme sesuai dengan ketentuan yang berlaku, hal ini sesuai dengan  Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Undang- Undang Nomor 11 Tahun  2006  tentang Pemerintahan Aceh dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan  dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.

3.      Bahwa Tergugat II mengeluarkan Keputusan Nomor Peg. 824.4/117/2010 tangal 12  Februari 2010 berdasarkanr ekomendasi dari Tegugat I Nomor 800/B.I/41/IA tertanggal 21 Januari 2010 dan suratnya Nomor 824/B.I/280/IA tanggal 23 April  2009  perihal Penataan Personil. Dalam surat tersebut diusulkan 14 (empat belas)  pegawai Inspektorat Aceh (termasuk Penggugat) agar dipindahkan ke instansi lain  dengan alasan bahwa yang bersangkutan tidak sesuai dengan bakat dan semangat kerja serta tidak mungkin di tingkatkan kemampuannya sebagai pengawas. Hal ini sesuai dengan Pasal 20 dan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang  Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok- Pokok Kepegawaian dan Pasal 133 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

            Maka berdasarakan uraian-uraian di atas dengan ini Tergugat memohon pada Majelis Hakim berkenan memutuskan perkara ini sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Penggugat;

2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul karena perkara ini.

            Atau sekiranya Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

BANDA ACEH, 08 APRIL 2013

                                                                                                                  Hormat Kami,

                                                                                                            Kuasa Hukum Tergugat

                                                                                                   Randa Sri Indra Syahputra, SH

ugatan D � g g �@� ap dicantumkan kembali dalam replik ini dengan posita dan petitumnya yang telah penggugat utarakan secara kronologis dan sistematis, maka untuk itu mohon kepada Majelis Hakim mempertimbangkan dan menerimanya.

B.           DALAM EKSEPSI

1. Tidak benar bahwa gugatan Penggugat dikatakan tidak didasarkan pada alasan-alasan yang layak sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 53 ayat 2 UU no 5 tahun 1986 tentang peradilan tata usaha Negara serta UU no 9 tahun 2004 tentang perubahan atas UU no 5 tahun 1986 tentang peradilan Tata Usaha Negara tidak jelas (obscuurlibel) atau didasarkan pada alasan-alasan karena dalam gugatan sudah diuraikan secara jelas dan runtut.
2. Bahwa apabila memang dinyatakan tidak berdasarkan pada alasan-alasan atau tidak jelas (obscuurlibel), pada kenyataannya tidak didasarkan pada alasan-alasan atau ketidak jelasaan tersebut justru tidak dijelaskan secara detail dalam Jawaban Tergugat tanggal 10 Maret 2011, pada surat Jawaban Tergugat hanya menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak berdasarkan pada alasan-alasan yang layak sebagaimana dimaksd dalam pasal 53 ayat 2 UU No. 5 Tahun 1986 atau tidak jelas (obscuurlibel) mengenai perbuatan yang sewenang-wenang ini jelas dilakukan oleh Tergugat dengan telah mengeluarkan objek gugatan tersebut.

3.      Bahwa yang menjadi objek gugatan penggugat yaitu  terhadap penerbitan SK No32/SK/WALIKOTA/03/2010 tentang Pemberhentian dan Penunjukan Pejabat Pelaksana Kegiatan Bantuan Sosial Pengembangan Usaha Kecil Perikanan Budidaya oleh Tergugat Pada tanggal 1 Maret 2010 karena masa jabatan penggugat selaku Pejabat yang ditunjuk berdasarkan SK No.20/SK/WALIKOTA/03/2008 adalah benar berdasarkan hukum dan berdasarkan Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-4458/PB/2008 perihal Pencairan Dana Belanja Bantuan Sosial untuk Kegiatan Bantuan Sosial Pengembangan Usaha Kecil Perikanan Budidaya (BS-PUKPB), Ditjen Perikanan Budidaya

C.       DALAM POKOK PERKARA

Bahwa setelah penggugat mempelajari isi jawaban daripada tergugat, penggugat akan menanggapinya dalam replik ini sebagai berikt :

1. Bahwa Penggugat tetap berpegang teguh pada dalil-dalil Gugatan Penggugat dan menolak seluruh dalil-dalil dari jawaban tergugat, kecuali bila penggugat akui secara tegas dalam replik ini.
2. Bahwa benar Tergugat telah membuat keputusan dengan sebelah pihak, sehingga hak dan kewajiban  penggugat dirugikan.
3. Bahwa benar tergugat melanggar azas-azas pemerintahan yang baik
4. Benar bahwa secara Subtansial Surat Keputusan (Objek Sengketa) Nomor  32/SK/GUBERNUR/03/2010 bertentangan dengan perundang-undangan, oleh karena itu Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat adalah cacat hukum karena tidak sesuai Due Process of Law.

Oleh karena keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh tergugat serta yang dijadikan sengketa dalam perkara sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dan tergugat selaku pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan keputusan tersebut adalah berwenang sesuai dengan peraturan perundangan yang bersifat procedural/formal mupun bersifat materill susbtansial Oleh karena dalil tergugat tidak memiliki alasan hukum maka secara tegas penggugat menolaknya serta patut dikesampingkan.

Berdasarkan uraian dan alasan – alasan hukum tersebut diatas dengan ini Tergugat mohon dengan hormat sudilah kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Menolak Eksepsi tergugat untuk seluruhnya

DALAM KONVENSI

1. Menerima Gugatan Pengggat untuk seluruhnya
2. Menolak jawaban dari tergugat untuk keseluruhan.

Atau jika Majelis berpendapat lain,mohon putusan yang seadil – adilnya menurut hukum(ex Aequo et Bono)

                                                                        Hormat Kuasa Hukum Penggugat

                                                                                                Bukhari